TamanEdukasi Banua yang bertempat di Taman Kawasan Sabilal Muhtadin, Banjarmasin pada hari Sabtu, 20 Januari 2018 telah diresmikan . Acara yang dihadiri Ketua Umum PKK Republik Indonesia Ibu dr. Hj. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo beserta jajaran pengurus PKK Pusat, Anggota Forum Koordinasi Provinsi Kalimantan Selatan, Walikota Banjarmasin beserta Istri, pejabat-pejabat dilingkungan Provinsi
Cilacap, CNBC Indonesia - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan guna mengantisipasi skenario terburuk."Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 m di pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut" ujar Dwikorita saat membuka sekolah lapang gempa bumi SLG yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara di Cilacap, Jawa Tengah Rabu 27/7/2022.Kegiatan SLG tersebut dihadiri antara lain Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Namun perihal kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satupun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya skenario terburuk tersebut, lanjut Dwikorita, menjadi pijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga, andai kata terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, diharapkan pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok."Masyarakat harus paham apa yang mesti dilakukan dan disiapkan, termasuk sarana prasarananya, keterampilan untuk menyelamatkan diri, jalur evakuasi, tempat aman yang semua harus sudah dipersiapkan secara matang. Apa lagi, khusus Kabupaten Cilacap, wilayah pantai merupakan kawasan padat penduduk, termasuk kantor pemerintahan, pusat perekonomian, dan lain sebagainya," menyampaikan BMKG bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD dan multi pihak terkait, rutin menggelar SLG di titik-titik rawan gempa bumi dan tsunami karena sangat bermanfaat untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola risiko dan bencana."Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kab Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan Sistem Peringatan Dini Daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di Pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami, tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan Sistem Peringatan Dini di kawasan industri tersebut", katanya."Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan", lanjutnyaLewat SLG, BMKG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempabumi dan tsunami di daerah pelaksanaan. Sejak tahun 2021, pelaksanaan workshop SLG fokus pada edukasi gempabumi dan tsunami sekaligus menjadi wadah BMKG bersama masyarakat/komunitas untuk membentuk Masyarakat Siaga Tsunami Tsunami Ready Community untuk lebih menguatkan Ketangguhan Desa Tangguh Bencana DESTANAPada pelaksanaan workshop SLG, BMKG juga membantu pemerintah daerah dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun mitigasi gempabumi dan tsunami di itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BMKG yang telah mengadakan SLG di Kabupaten Cilacap."Gempa dan tsunami tidak ada yang bisa memprediksi, semuanya dari Tuhan, dari Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus siap. Kesiapan ini harus disertai dengan edukasi melalui SLG ini," kata juga berharap, peserta yang mengikuti SLG bisa menyerap ilmu yang diberikan, menularkan, menerapkan dan menjelaskan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. AA A. JAKARTA - Pemerintah mulai bangun hunian tetap (huntap) setelah sembilan bulan pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Untuk tahap awal, akan dibangun sejumlah 3.800 unit hunian tetap di tiga lokasi yaitu Tondo, Duyu dan Pombewe. "Saat ini penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah telah memasuki tahap penyiapan strategi mitigasi sesuai dengan kearifan lokal harus dilakukanJakarta ANTARA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mengantisipasi potensi kejadian tsunami dengan membangun sistem peringatan dini, namun belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan jatuhnya korban jiwa tanpa kesiapan masyarakat, maka edukasi harus terus berlanjut. "Masih sangat diperlukan kesungguhan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat bersama-sama Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut dia, langkah tersebut harus didasarkan pada edukasi masyarakat agar mampu melakukan perlindungan dan penyelamatan diri terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, juga merespon peringatan dini secara cepat dan tepat. Edukasi salah satunya dapat dilakukan melalui media massa secara tepat, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Baca juga Memahami gempa megathrust dan risikonya Baca juga BMKG Segmen megathrust Nias-Simeulue miliki magnitudo tertarget 8,7 Guna mencegah kepanikan masyarakat seperti yang terjadi beberapa hari terakhir, dengan pemberitaan media mengenai hasil kajian peneliti ITB tentang potensi tsunami hingga 20 meter di wilayah selatan Jawa akibat gempa megathrust. Selain itu, kesiapan pemerintah daerah juga sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana evakuasi, peta rawan bahaya gempa bumi dan tsunami, jalur dan tempat evakuasi serta melaksanakan gladi evakuasi secara rutin. Pemerintah juga perlu menerapkan standar bangunan tahan gempa bumi dan tsunami terutama untuk bangunan publik dan bangunan vital, melaksanakan audit bangunan yang diikuti dengan upaya memperkuat konstruksi bangunan agar benar-benar tahan terhadap gempa dan tsunami. Serta dalam menerapkan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menegakkan aturan secara ketat agar masyarakat dan seluruh pihak benar-benar mematuhi seluruh langkah upaya mitigasi. "Langkah-langkah penyiapan strategi mitigasi yang sesuai dengan kearifan lokal saat ini harus benar-benar dilakukan, diuji dan ditingkatkan," tambah dia. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang no. 24/ tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden no 93/ tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami. Baca juga Benarkah gempa Lombok sebabkan "megathrust" Pulau Jawa dalam waktu dekat? Baca juga BMKG Kerentanan gempa di Indonesia harus diterimaPewarta Desi PurnamawatiEditor Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2020 MembangunMasyarakat Tangguh Bencana. TANPA peringatan, gelombang tsunami menerjang pesisir Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sabtu (22/12), dan tercatat setidaknya sudah 430 jiwa tewas. Ketiadaan peringatan dini membuat masyarakat tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ke lokasi aman. – Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini paparan mengenai tujuan dilakukannya upaya penanggulangan bencana. Baca juga Sistem Penanggulanan Bencana Indonesia Tujuan penanggulangan bencana Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baca juga Banyak Bencana Alam Terjadi Tahun Ini, Berikut Penjelasan BMKG Siapa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana? Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Berikut ini tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU tersebut, meliputi Baca juga Curah Hujan Tinggi, Waspada Bencana Alam di Jateng Selatan dan Pegunungan Tengah Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Baca juga Ridwan Kamil Tetapkan Condition Tanggap Darurat Bencana untuk 5 Daerah Wewenang pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Baca juga Sepanjang 2019, BNPB Catat Bencana Alam Terjadi di Republic of indonesia Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang memadai. Baca juga Tanggulangi Bencana, Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana Selain tanggung jawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denga provinsi dan atau kabupaten atau kota lain. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota. Baca juga Cianjur Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Ratusan Personel Tanggap Bencana Disiapkan Penetapan status bencana Lalu bagaimana cara pemerintah pusat maupun daerah menetapkan tingkatan bencana yang terjadi? Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator sebagai berikut Jumlah korban Kerugian harta benda Kerusakan prasarana dan sarana Cakupan luas wilayah yang terkena bencana Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram “ News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

KBRNLhokseumawe : Peringatan mega musibah tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh, untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin

Foto Taman Edukasi Bencana Kepala BNPB Resmikan “Taman Edukasi Bencana” PADANG- Kawasan Wisata Pantai Padang selain terkenal keindahan lautnya, kini terdapat lokasi Taman edukasi bencana. Berdekatan dengan Danau Cimpago Kota Padang, yang diresmikan penggunaannya oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Rampangilei, Selasa 1/5/2018. Dalam sambutannya mengatakan, "TEB ini menyajikan konsep ruang terbuka untuk menyampaikan pendidikan kebencanaan melalui kreasi seni, buku-buku bergambar yang menarik dan dipadukan dengan konsep bermain. Selain itu, di TEB ini juga menjadi sekolah umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat bekerjasama dengan Forum Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Provinsi Sumatera Barat. TEB ini dapat menjadi model untuk dapat dikembangkan di daerah lainnya, khususnya di daerah rawan bencana di Sumatera Barat sebagai salah upaya untuk kampanye dan penyadaran diri terhadap risiko bencana yang dihadapi. Taman-taman tematik yang sekaligus berfungsi sebagai taman edukasi merupakan suatu “lompatan kreativitas” sebagai sarana ruang publik terbuka, sehingga warga dapat mengerti tema kebencanaan dengan segala ancamannya. Selain itu ruang publik terbuka ini akan memberikan manfaat bagi generasi muda dalam memahami terjadinya bencana khususnya gempa dan tsunami yang dapat berdampak pada individu, komunitas, budaya, dan lingkungan. Karya seni Mural menjadi penggugah semangat rasa kebersamaan generasi muda dalam memahami bencana dan ancamannya, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Usaha yang ada di Sumatera Barat, Khususnya Kota Padang, dihimbau untuk dapat memanfaatkan ruang pembelajaran Taman Edukasi Bencana sekaligus merawat dan ikut mengembangkan agar dapat lebih bermanfaat mulai dari membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, mengkampanyekan kegiatan di TEB, serta melengkapi berbagai fasilitas lainnya seperti menanam pohon, menambah fasilitas bermain anak maupun buku-buku pembelajaran, sehingga membuat pengunjung lebih nyaman. Ketersediaan wifi dalam era digital saat ini akan menambah nilai Kota Padang sebagai “Smart City yang Tangguh terhadap Bencana," ucap Willem. Sementara itu, Penjabat sementara Pjs Wali Kota Padang, Alwis mengatakan, di lokasi TEB terdapat perpustakaan yang berisi buku-buku tentang kebencanaan. Sementara, untuk melengkapi fasilitas lainnya, sangat dibutuhkan partisipasi dari dunia usaha, baik BUMN maupun swasta. “Masih banyak yang perlu ditambah. Seperti akses internet, wahana-wahana edukasi untuk anak. Ini yang kami harapkan, agar dunia usaha ikut berpartisipasi pula,” tambahnya. Sebagai salah upaya untuk kampanye kesiapsiagaan dan penyadaran diri terhadap risiko bencana yang ada di sekitar masyarakat, maka di TEB ini dikembangkanlah model pembelajaran kesiapsiagaan bencana, salah satu bentuknya yaitu Mural. Mural di TEB ini menggambarkan kejadian-kejadian bencana dan menjadikan kita selalu ingat akan sejarah kejadian bencana dan meningkatkan awareness terkait kebencanaan itu sendiri. Bagaimana merubah pola pikir masyarakat agar dapat saling peduli antar sesama gotong royong maupun peduli terhadap lingkungan dan dikaitkan dengan kearifan budaya lokal masyarakat. Pembukaan Taman Edukasi Bencana ini merupakan rangkaian awal dari Pertemuan Ilmiah Tahunan yang ke-5 atas kerjasama yang baik antara BNPB, IABI, UNAND, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dari Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang telah menyediakan infrastruktur dan lokasi strategis sebagai ruang publik pembelajaran kebencanaan di Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Instansi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang, Komunitas Sepeda se-Kota Padang, dan Masyarakat sekitar. Sebelumnya, kegiatan ini didahului oleh kegiatan FunBike yang dimulai dari Universitas Andalas menuju Danau Cimpago. Danau Cimpago merupakan danau buatan yang dibuat pada tahun 2015 sebagai pengendali banjir atau yang biasa disebut Sistem Polder. Sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air, yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan. Dengan sistem polder, maka lokasi rawan banjir akan dapat dibatasi dengan jelas, sehingga elevasi muka air, debit dan volume air yang harus dikeluarkan dari sistem dapat dikendalikan. Oleh karena itu, sistem polder disebut juga sebagai sistem drainase yang terkendali.Adi
Wartaniagacom, Banjarmasin - Niatan Pemko Banjarmasin dalam mengedukasi masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan melalui Taman Edukasi yang ada di muara Jalan Simpang Ulin samping Duta Mall, ternyata tak sejalan dengan Dewan Kota Banjarmasin.Pasalnya pembangunan taman itu tidak melibatkan DPRD Kota Banjarmasin. Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, M Isnaini mengatakan pembangunan Taman
Foto Wakil Presiden Wapres Ma’ruf Amin kanan melakukan penanaman pohon di Pantai Kata, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 6/4. Istimewa PARIAMAN – Disela-sela kunjungan kerja di Sumatera Barat, Wakil Presiden Wapres Ma’ruf Amin melakukan penanaman pohon di Pantai Kata, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 6/4. Penanaman pohon tersebut tak hanya memperkuat mitigasi ancaman bahaya tsunami berbasis vegetasi, tetapi juga dapat mengurangi dampak abrasi akibat gelombang Pantai Kata merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya tsunami. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan tanah yang landai sejauh 2 kilometer dari pesisir laut dibutuhkan vegetasi pelindung sebagai penahan dan pemecah gelombang Amin menyatakan bahwa pohon dapat mengurangi risiko bencana di pantai, seperti abrasi maupun tsunami.“Penanaman pohon di tepian pantai sebagai salah satu cara mengurangi risiko bencana,” ucap Ma’ruf pohon juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Utama BNPB, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Barat, Walikota Pariaman dan didampingi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI serta Anggota DPRD Kota bibit yang ditanam adalah 300 pohon ketapang, 100 pohon pule dan 100 pohon pinago, selanjutnya akan ditanaman pohon pinago secara bertahap. Jenis pohon tersebut dipilih karena dinilai memiliki keunggulan, seperti usia yang lebih panjang, batang yang tinggi, dan lebih kokoh sehingga juga bermanfaat menahan abrasi dan gelombang diharapkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar bisa merawatnya. Dengan harapan pohon tersebut bisa tumbuh dan memberi manfaat mengurangi risiko bencana. Terutama daerah pesisir pantai Pariaman rawan dengan tsunami dan abrasi. Apalagi ancaman bencana tidak bisa diprediksi kejadiannya, mengingat daerah Sumatera Barat menjadi daerah rawan Raditya JatiKepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Admin Humas Penulis Selvina Toisuta/M Arfari Dwiatmodjo PortalBerita Pemerintah Kota Yogyakarta. Beranda; PEMKOT BANGUN TAMAN KOTA DAN TAMAN EDUKASI LALU LINTAS DI TERMINALGIWANGAN. adminwarta 13 Desember 2013 (114) Kota untuk mendukung rencana Pemkot Jogja membangun Taman Kota di atas lahan seluas 8 ribu meter persegi di area terminal Giwangan. Walikota menegaskan bahwa lahan seluas itu

Memahami seperti apa bangunan yang ramah gempaPadang ANTARA - Pemerintah Kota Padang terus melakukan edukasi kebencanaan kepada warga yang berada di zona merah tsunami sebagai upaya meminimalkan korban jiwa jika bencana terjadi. "Kota Padang berada di bibir pantai Samudra Hindia, Padang termasuk daerah rawan bencana kami berharap seluruh warga memiliki pengetahuan yang baik saat menghadapi bencana," kata Asisten I Setdako Padang Edy Hasymi di Padang, Senin pada kegiatan kelurahan Siaga Bencana 2022. Menurut dia saat ini dari satu juta penduduk Kota Padang, 60 persen diantaranya berada di zona merah tsunami sehingga warga tersebut mesti dibekali dengan edukasi menghadapi bencana. "Keterampilan dan pemahaman dalam menghadapi bencana mesti dimiliki oleh setiap orang. Karena warga yang tidak memiliki keterampilan saat terjadi bencana akan terlebih dahulu menjadi korban," katanya. Ia menyampaikan selama ini, Pemkot Padang memang telah melakukan edukasi kepada masyarakat. Baca juga 10 tahun gempa Padang dan peningkatan kewaspadaan bencana Baca juga Padang perkuat pengembangan sekolah siaga bencana "Bahkan Kota Padang diharapkan menjadi kota cerdas bencana. Namun edukasi yang diberikan kepada masyarakat sempat terhenti karena pandemi COVID-19," katanya. Edy berharap edukasi dalam menghadapi bencana dapat diberikan pihak kelurahan kepada seluruh warga. Karena itu, ia berkeinginan seluruh aparat di kelurahan dan masyarakat memahami edukasi atau pengetahuan tentang kebencanaan yang diberikan narasumber dalam kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022. “Dengan demikian pengetahuan yang didapat kemudian diberikan kepada seluruh warga,” katanya. Kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022 diikuti lima kelurahan diikuti lurah beserta perangkat kerjanya termasuk masyarakat setempat untuk mengedukasi bencana dari sejumlah narasumber. Lima kelurahan itu yakni Berok Nipah, Purus, Lubuk Buaya, Gates, serta Air Tawar Barat yang seluruh daerah itu berada di bibir pantai. Plt Kalaksa BPBD Padang Arfian mengatakan salah satu tujuan kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif membangun kesiapsiagaan masyarakat. "Termasuk melindungi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana," kata dia. Sebelumnya pakar gempa Dr Badrul Mustafa menilai kapasitas individual menjadi salah satu kunci seseorang bisa selamat dari bencana gempa dan tsunami. "Kapasitas individual yang dimaksud adalah pemahaman seseorang tentang bencana sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan saat gempa dan tsunami terjadi," kata dia. Ia memberi contoh orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang gempa dan tsunami sebelum bencana terjadi sudah paham apa tanda-tandanya dan apa yang harus dilakukan jika bencana datang. "Jadi kalau di daerah yang rawan maka kapasitas individu termasuk memahami seperti apa bangunan yang ramah gempa dan sesuai standar," kata dia. Kemudian kapasitas individu harus menular kepada lingkungan sehingga semua pihak akan bersinergi saling untuk saling menyelamatkan. Baca juga Zona merah bencana diminta tidak dijadikan daerah pemukiman Baca juga "Zona merah" tsunami ada di 26 desa Kabupaten Mukomuko, kata BPBDPewarta Ikhwan WahyudiEditor Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2022

KsBGYa. 179 466 246 201 375 353 2 94 0

pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah